Revitalisasi stasiun kereta api yang dilakukan PT. KAI sepanjang jalur Jabodetabek mendapat apresiasi dan dukungan dari Komisi VI DPR RI. Stasiun-stasiun kereta api terlihat lebih tertib dan bersih. Demikian disampaikan Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG), saat ditemui di Stasiun Bogor dalam kunjungan lapangan, Rabu (15/5).

“Komisi VI mendukung revitalisasi stasiun KA. Tetapi di lain pihak kita juga menginginkan agar para Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) diberi kesempatan usaha yang layak. Ada perbedaan treatment terhadap UKM kecil dan UKM modern seperti usaha ritel,” ungkap Airlangga. Dalam pantauannya, menurut Airlangga, ada banyak keluhan dari para pedagang yang tergusur.

Para pedagang kecil tampak tidak mendapat tempat berdagang. Akibat dari revitalisasi ini, belum jelas benar ke mana para pedagang tersebut akan ditempatkan. “Tadi kita berhenti di beberapa stasiun. Kelihatan tidak ada lokasi yang tersedia untuk mereka. Kami akan panggil pemilik lokasi sekitar, apakah dimiliki pemerintah daerah atau perhubungan, untuk memberi kesempatan kepada para pedagang memperoleh tempat relokasi usaha.”

Dikatakan Airlangga, Komisi VI akan berusaha membantu mencarikan lokasi yang tepat bagi para pedagang. “Kita nanti akan carikan lokasi-lokasi yang dimiliki PJKA atau Pemda setempat, baik Kota Bogor, Kabupaten Bogor, atau DKI untuk mereka mendapatkan tempat yang layak. Sistemnya terserah kepada pemeritah. Biasanya IKM itu sewa,” tutur Airlangga.

Lahan PJKA, lanjut Airlangga, tidak boleh diklaim oleh pihak mana pun. Lahan itu tidak boleh diduduki. Harus steril dari kepentingan kelompok. Sementara oknum-oknum preman yang biasa bermain dengan menyewa dan memungut retribusi kepada para pedagang di stasiun juga harus dibersihkan. “Oknum-oknum preman mesti dibersihkan. Kita dukung IKM-nya bukan premannya. Kita tidak dukung preman yang menjual konsesi di dalam wilayah PJKA,” tandas Airlangga. (mh)/foto:odjie/parle/iw.